Sosialisasi Sertifikasi Guru Tahun 2011

Beberapa hari yang lalu sebelum tanggal 17 Mei 2011, ada semacam undangan atau edaran ke sekolah. Undangan untuk mengikuti Diklat secara Gratis hari Rabu tanggal 17 Mei 2011, yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga, bertempat di hotel Istana Nganjuk, tentang Sertifikasi Guru Tahun 2011. Merasa memerlukan informasi tentang Sertifikasi Guru tahun 2011 ini, ditambah lagi kegiatan ini gratis alias tanpa dipungut biaya, maka saya putuskan untuk menghadiri acara tersebut. Ternyata acara diisi oleh salah satu Tim Sertifikasi Guru Tingkat Nasional. Informasi yang bagus dan hangat, disajikan dengan cara yang menarik pula. Antara lain memberikan informasi bahwa :

1. Sertifikasi Tahun 2011 ini beda dengan tahun 2010. Tahun ini 99% melalui PLPG sedangkan yang 1% portofolio
2. Peserta tahun ini jumlahnya meningkat dbandingkan tahun 2010
3. Proses penetapan nama, bukanlah usulan dari Dinas Kabupaten, tetapi melalui Komputerisasi
   
4. Meski jumlah guru yang terjaring dan mendapatkan Formulir A0 bertambah, tetapi mengingat kemampuan Dirjen Anggaran untuk membayar Tunjangan Profesi terbatas, maka quota yang lulus dari PLPG nantinya hanya 62%. Artinya 38% tidak lulus PLPG yang diselenggarakan.
5. Kabupaten Nganjuk tahun ini mendapatkan quota keseluruhan 1487 orang. Artinya 38% yang tidak lulus dari jumlah tersebut adalah 565 orang
6. Bagi yang tidak lulus tahun ini akan diikutkan/diusulkan pada tahun 2013
7. Diklat PLPG tahun ini ikut Rayon Unesa (Surabaya)
8. Lama waktu Diklat adalah 9 hari
9. Biaya Diklat per orang adalah Rp. 6.900.000
10. Artinya biaya satu peserta per hari adalah Rp. 766.600
11. Biaya tersebut di atas ditanggung Pemerintah.

Belum usai Pemateri menyampaikan informasi, tiba-tiba Pihak Penyelenggara menghentikan acara. Acara pun ter-skors beberapa saat lamanya. Para peserta mulai tidak tenang dan sebagian ada yang ingin mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Begitu Pemateri kembali dan memberi penjelasan, maka kami pun mengetahui bahwa ternyata pihak Kepolisian mempertanyakan tidak adanya pemberitahuan pihak penyelenggara kegiatan pada pihaknya. Demikian juga dengan pihak Dinas Dikpora. Acara pun dilanjutkan lagi. Belum lama juga Pemateri melanjutkan informasinya, acara dihentikan untuk melanjutkan negosiasi dengan pihak keamanan. 

Nah ... pada saat terjadi negosiasi itulah ... pikiran saya berjalan berputar-putar mencoba menelaah dan mengikuti jalan pikiran pemerintah dengan model penyelenggaraan Sertifikasi Guru Tahun 2011 ini. Saya coba hitung-hitung, biaya Pelatihan Sertifikasi tahun 2011. Bila jumlah quota nasional tahun ini 300.000 orang, maka jika dikalikan biaya per orang Rp. 6.900.000 akan ketemu = Rp. 2,070,000,000,000.00. Dan jika yang lulus 62% berarti biaya untuk yang tidak lulus mencapai Rp. 786,600,000,000.00.  Betul-betul fantastis. Untuk biaya peserta dari Nganjuk saja dengan jumlah peserta pelatihan 1487 orang, maka biaya yang dikeluarkan Rp. 10.260.300.000. Dari jumlah itu, bila yang diluluskan hanya 62%, berarti Pemerintah mengeluarkan biaya untuk yang tidak lulus sebesar  38% X  Rp. 10.260.300.000 = 3.989.914.000.

Ya ... Hampir 4 M untuk membiayai peserta yang tidak lulus. Wow ... jumlah yang fantasitis. Itu baru untuk Kabupaten Nganjuk saja. Belum daerah-daerah lain yang lebih besar. Bila informasi ini benar ... maka saya tak habis mengerti dengan pola pemikiran pemerintah. Uang sebegitu besar hanya untuk sekedar seleksi yang katanya agar lebih bisa mendapatkan Guru yang bermutu. Logikanya jika menyeleksi 50 orang dari 500 orang akan mendapatkan hasil yang lebih baik jika dibanding dengan 100 orang. Memang betul, tapi manakala hal itu menuntut konsekuensi berlipatnya biaya, anggaran, apakah tidak pemborosan namanya ? Belum lagi jika kita mau memprediksi, kira-kira bagaimana kinerja dan semangat Guru yang telah diDiklat tapi tidak lulus. Benar mereka mendapatkan materi penyegaran, ilmu, metode baru dan sebagainya. Tetapi tetap, .. rasa malu di depan teman-teman, menurunnya semangat, dan lebih tragis bila Sang Guru sudah terlanjur menambah plafon dan memperpanjang Kredit nya di Bank. Bisa jadi ini malah menurunkan kinerja dan semangat dari sebelumnya. Jika memang seperti itu, alangkah baiknya uang sekian banyak digunakan untuk memberikan pelatihan peningkatan mutu guru secara periodik ... atau untuk merehabilitasi gedung-gedung sekolah yang rusak, roboh, dan hancur. 

Ini semakin meningkatkan skeptipitas kami, akan efisiennya pola penjaringan Guru Profesional kita, baru tahap penyeleksian saja sudah menelan biaya yang demikian besar. Tidak masalah bila hasilnya memang lahirnya Guru-guru Profesional yang bisa dipastikan akan meningkatkan mutu pendidikan kita. Tetapi kita bisa lihat kenyataan, selama rentang sertifikasi guru, rentang upaya pemerintah meningkatkan mutu pendidikan dengan model sertifikasi yang sudah dimulai 5 tahun yang lalu, ternyata menempatkan Indonesia tak lebih di bawahnya Vietnam dalam hal Human Development. Sementara ber trilyun-trilyun rupiah sudah dikeluarkan untuk itu. Fakta dan bukti bahwa sertifikasi tak begitu membawa dampak pada meningkatnya mutu pendidikan di negeri ini.

Ketika negosiasi selesai, aparat keamanan dan Dikpora akhirnya memberikan ijin untuk melanjutkan kegiatan. Setelah terlebih dahulu pihak Dinas Dikpora memberikan krarifikasi dan pelurusan dari beberapa informasi yang ternyata tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya di Kabupaten Nganjuk, antara lain bahwa usulan Guru Sertifikasi dilakukan oleh Dinas Dikpora, bahwa Rayon Nganjuk bukanlah Unesa Surabaya, tetapi UNPK Kediri.
Yang jelas ... setelah diklat, lebih tepatnya Sosialisasi tadi, .. pihak Dinas Dikpora kebanjiran pertanyaan dan kekhawatiran dari sebagian Guru ... tentang benarkah nantinya yang tidak lulus mencapai 38% atau sekitar 565 orang ... Kalau benar ... wah ... wallahu'alam ...