Workshop Peningkatan Mutu Guru ?

       Begitu pedulinya pemerintah pada sekolah yang nilai Ujian Nasionalnya rendah (di bawah 20%). Ketika nilai Mata Pelajaran Emas (untuk SMP : Bhs. Indonesia, Bhs. Inggris, Matematika & IPA), sangat memprihatinkan, maka pemerintah dengan kebaikan hatinya, menggelontorkan bantuan Blockgrant pada sekolah sebesar Rp. 50 juta, satu jumlah yang cukup besar, hingga terkadang membuat bingung penerimanya, "mau dipakai untuk apa saja dana sebesar ini ?"
      Mulai tahun kemaren, sekolah kami mendapatkan dana ini bersama 19 sekolah senasib yang lain. Demikian juga dengan tahun ini. 12 sekolah pada tahun lalu, dengan dana 50 juta ini telah berhasil mendongkrak nilai Mapel Emas, sehingga tahun ini tidak mendapatkan lagi. Sementara itu 8 sekolah yang lain termasuk sekolah kami, masih berhak mendapatkan blockgrant ini karena nilai Mapel Emas belum beranjak dari batas minimal yang telah ditetapkan pemerintah untuk tidak menerimanya. Bahkan di sebagian dari 8 sekolah ini prestasi malah menurun di banding tahun sebelumnya. Posisi 12 sekolah yang nilai Mapel Emas sudah bagus, digantikan 12 sekolah baru, yang sebelumnya tidak menerima dana bantuan.
        Sesuai nama bantuannya, maka dana ini diplanning untuk digunakan meningkatkan mutu, terutama mutu guru. Rupanya ketika nilai Mata Pelajaran Emas rendah, pemerintah melihat bahwa ini lebih dikarenakan faktor gurunya, mutu gurunya. Karena itulah gurunya perlu ditingkatkan mutunya. Kiranya faktor-2 penyebab nilai rendah yang banyak selain faktor guru, tak begitu dilihat oleh pemerintah.
       Beberapa sekolah merasa kesulitan untuk menggunakan anggaran yang cukup besar ini. Untungnya pihak Dinas tanggap, dan memfasilitasinya. Hampir separo dari dana ini terserap untuk kegiatan yang dikoordinasi Dinas, yang bertempat di hotel representatif, selama 4 hari tahun lalu dan juga tahun ini, tapi selesai dalam 3 hari. Sisanya digunakan untuk kelanjutan dari kegiatan di atas, berupa workshop secara cluster oleh 5 sekolah, dan selebihnya digunakan untuk kegiatan intern di sekolah masing-2. Sama dengan kegiatan sebelumnya, kegiatan cluster dijadwal 4 hari, namun terlaksana atau memang dilaksanakan hanya 2 hari.
       Tidak diketahui pasti, apakah sudah ada penelitian, evaluasi atau pengkajian, apakah model bantuan dana seperti ini efektif, efisien, urgen, mendidik, tidak rentan penyelewengan dan manipulasi dalam peng SPJ an, bertentangan dengan prinsip "reward punishment" atau tidak bagi sekolah penerima. Dan apakah sekolah memiliki tanggung jawab moral yang tinggi untuk mempertanggung jawabkan bantuan dana ini, dengan menggunakan sebesar-besarnya dana untuk kegiatan yang mengarah pada mutu pendidikan sekolah, bahkan mutu pendidikan secara umum, yang oleh pemerintah salah satunya diindikatori dengan bagusnya nilai Mata Pelajaran Emas Ujian Nasional. Jadi jika nilai siswa untuk Mata Pelajaran Emas tersebut bagus, artinya mutu pendidikan juga bagus, mungkin begitu kira-kira, ...

Read more »

PLPG TAHAP VI PSG RAYON 143 UNP KEDIRI

PLPG Tahap VI Gelombang III untuk Bimbingan Konseling dilaksanakan mulai tanggal 12 s/d 21 September 2011 bertempat di Insumo Kediri.

Peserta berjumlah 31 orang Konselor, berasal dari daerah se-ex Karesidenan Kediri dengan peserta terbanyak dari Kabupaten Tulungagung, sebanyak 18 orang.

Seluruh kegiatan pelatihan berlangsung di Insumo, sementara untuk penginapan, khusus peserta dari Bimbingan Konseling bertempat di Kolombo Inn Hotel.

Banyak hal didapat dalam dan selama pelatihan. Wawasan keilmuan, teori-teori dan praktik Konseling yang sangat menunjang dan menambah khasanah profesionalitas Konselor untuk menjadi Konselor yang betul-betul profesional. Materi yang menarik yang disajikan secara menarik oleh Instruktur-instruktur berpengalaman dari unsur Dosen di UNP Kediri semakin membuat peserta pelatihan termotivasi dan bersemangat. 

Dra. Sri Panca Setyawati, M.Pd. Dra. Endang Ragil WP, M.Pd, Dr. Atrup, M,Pd, MM, dan Bapak Moh. Asmuni, M.Si, adalah para Instruktur berkompeten yang memandu peserta dalam menimba ilmu keprofesionalan di bidang Bimbingan Konseling. Kami semua sangat berterima kasih atas budi baik, bimbingan, arahan, penyegaran motivasi, yang telah beliau semua berikan. Semoga budi baik dan amal beliau menjadi tambahan amal sholeh, yang dicatat Allah sebagai amalan mulia. Dan semoga kami para peserta diklat, mampu mengaplikasikan ilmu dan segalanya yang telah kami dapat, di lapangan. Mampu mengimbangi dengan aplikasi nyata, dengan unjuk kerja nyata, predikat KONSELOR PROFESIONAL, dengan segala konsekuensi yang kami dapat, terutama tunjangan profesi yang bakal menambah kesejahteraan para Konselor, sehingga niat mulia pemerintah dengan menggunakan triliunan dana APBN untuk mensejahterakan Konselor sekaligus meningkatkan mutu pendidikan nasional tak sia-sia. Demikian juga triliunan dana rakyat yang terwujud dalam APBN tak berujung pada kesia-siaan. Insya Allah, semoga ... Amin ..

 

Pose Peserta dan Instruktur

Salam PLPG Tahap VI BK Gelombang III Kolombo Inn ...

Read more »

PTBK~Penelitian Tindakan Bimbingan dan Konseling (sebuah workshop)

Hari ini, 11 Juni 2011, bertempat di Gedung Anjuk Ladang Pendopo Kabupaten Nganjuk diadakan Acara Temu Ilmiah dengan Kegiatan Workshop PTBK (Penelitian Tindakan Bimbingan dan Konseling) oleh ABKIN Cabang Nganjuk, yang diikuti oleh para Konselor SMP/MTs, SMA/MA/SMK se- Eks Karesidenan Kediri, yang meliputi Kabupaten dan Kota Kediri, Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, Nganjuk dan Blitar. Acara yang sedianya dimulai jam 08.00 mundur dan baru dimulai pukul 09.30. Beberapa delegasi dari luar kota sempat kesulitan untuk menuju ke lokasi kegiatan, karena secara bersamaan di Nganjuk ada acara Kirab Piala Adipura dan Adi Wiyata.
Acara diawali dengan pembukaan selanjutnya disusul dengan berbagai sambutan dengan Peserta Terakhir Kepala Dinas Dikpora Daerah yang sekaligus membuka acara sekitar jam 11.10 wib.
Bertindak sebagai Nara Sumber dalam acara tersebut adalah Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling UNESA, Bp. Mochamad Nursalim, M.Si, dan Ketua Abkin Cabang Nganjuk.
Informasi penting dan wawasan bagaimana semestinya PTBK, serta sebenarnya betapa mudahnya membuat PTBK disajikan dengan sangat antusias oleh Nara Sumber. Satu yang disayangkan, acara bernuansa ilmiah seperti ini menjadi kekurangan ketersediaan waktu, setelah start kegiatan molor, dan disita oleh kegiatan seremonial yang tidak penting semacam sambutan-sambutan yang mungkin bisa dikurangi atau ditiadakan keberadaannya. Hingga tiba waktunya acara inti dan ilmiahnya, waktu habis, sehingga ketika sedang semangat-semangatnya Bapak Nursalim menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan, beberapa kali moderator harus menyetop beliau. Karena waktu yang disediakan habis katanya. Sayang kenapa peraturan yang sama tidak diterapkan untuk acara sambutan ya ... ? Mestinya waktu untuk sambutan juga dibatasi cukup 10 menit saja misalnya. Sehingga format waktu untuk acara intinya betul-betul cukup tanpa menimbulkan ekses kertegesa-gesaan dari Nara Sumber ... Jadinya tujuan utama pertemuan ilmiah menjadi kurang maksimal dicapai. Materi yang disampaikan tidak tuntas, dan tidak ada cukup waktu untuk berlatih .. dan praktek. Semoga kegiatan sejenis di masa mendatang mempertimbangkan aspek-aspek ini. Dan menjadi lebih efektif dan efisien sebagaimana termaktub dalam kutipan sebagian isi sambutan Kepala Dinas Dikpora, yang senantiasa diwarnai oleh gelak tawa dan senyum geli para peserta workshop.
(foto-foto masih menunggu kiriman dari Pak Tarminto)

Read more »

Sosialisasi Sertifikasi Guru Tahun 2011

Beberapa hari yang lalu sebelum tanggal 17 Mei 2011, ada semacam undangan atau edaran ke sekolah. Undangan untuk mengikuti Diklat secara Gratis hari Rabu tanggal 17 Mei 2011, yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga, bertempat di hotel Istana Nganjuk, tentang Sertifikasi Guru Tahun 2011. Merasa memerlukan informasi tentang Sertifikasi Guru tahun 2011 ini, ditambah lagi kegiatan ini gratis alias tanpa dipungut biaya, maka saya putuskan untuk menghadiri acara tersebut. Ternyata acara diisi oleh salah satu Tim Sertifikasi Guru Tingkat Nasional. Informasi yang bagus dan hangat, disajikan dengan cara yang menarik pula. Antara lain memberikan informasi bahwa :

1. Sertifikasi Tahun 2011 ini beda dengan tahun 2010. Tahun ini 99% melalui PLPG sedangkan yang 1% portofolio
2. Peserta tahun ini jumlahnya meningkat dbandingkan tahun 2010
3. Proses penetapan nama, bukanlah usulan dari Dinas Kabupaten, tetapi melalui Komputerisasi
   
4. Meski jumlah guru yang terjaring dan mendapatkan Formulir A0 bertambah, tetapi mengingat kemampuan Dirjen Anggaran untuk membayar Tunjangan Profesi terbatas, maka quota yang lulus dari PLPG nantinya hanya 62%. Artinya 38% tidak lulus PLPG yang diselenggarakan.
5. Kabupaten Nganjuk tahun ini mendapatkan quota keseluruhan 1487 orang. Artinya 38% yang tidak lulus dari jumlah tersebut adalah 565 orang
6. Bagi yang tidak lulus tahun ini akan diikutkan/diusulkan pada tahun 2013
7. Diklat PLPG tahun ini ikut Rayon Unesa (Surabaya)
8. Lama waktu Diklat adalah 9 hari
9. Biaya Diklat per orang adalah Rp. 6.900.000
10. Artinya biaya satu peserta per hari adalah Rp. 766.600
11. Biaya tersebut di atas ditanggung Pemerintah.

Belum usai Pemateri menyampaikan informasi, tiba-tiba Pihak Penyelenggara menghentikan acara. Acara pun ter-skors beberapa saat lamanya. Para peserta mulai tidak tenang dan sebagian ada yang ingin mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Begitu Pemateri kembali dan memberi penjelasan, maka kami pun mengetahui bahwa ternyata pihak Kepolisian mempertanyakan tidak adanya pemberitahuan pihak penyelenggara kegiatan pada pihaknya. Demikian juga dengan pihak Dinas Dikpora. Acara pun dilanjutkan lagi. Belum lama juga Pemateri melanjutkan informasinya, acara dihentikan untuk melanjutkan negosiasi dengan pihak keamanan. 

Nah ... pada saat terjadi negosiasi itulah ... pikiran saya berjalan berputar-putar mencoba menelaah dan mengikuti jalan pikiran pemerintah dengan model penyelenggaraan Sertifikasi Guru Tahun 2011 ini. Saya coba hitung-hitung, biaya Pelatihan Sertifikasi tahun 2011. Bila jumlah quota nasional tahun ini 300.000 orang, maka jika dikalikan biaya per orang Rp. 6.900.000 akan ketemu = Rp. 2,070,000,000,000.00. Dan jika yang lulus 62% berarti biaya untuk yang tidak lulus mencapai Rp. 786,600,000,000.00.  Betul-betul fantastis. Untuk biaya peserta dari Nganjuk saja dengan jumlah peserta pelatihan 1487 orang, maka biaya yang dikeluarkan Rp. 10.260.300.000. Dari jumlah itu, bila yang diluluskan hanya 62%, berarti Pemerintah mengeluarkan biaya untuk yang tidak lulus sebesar  38% X  Rp. 10.260.300.000 = 3.989.914.000.

Ya ... Hampir 4 M untuk membiayai peserta yang tidak lulus. Wow ... jumlah yang fantasitis. Itu baru untuk Kabupaten Nganjuk saja. Belum daerah-daerah lain yang lebih besar. Bila informasi ini benar ... maka saya tak habis mengerti dengan pola pemikiran pemerintah. Uang sebegitu besar hanya untuk sekedar seleksi yang katanya agar lebih bisa mendapatkan Guru yang bermutu. Logikanya jika menyeleksi 50 orang dari 500 orang akan mendapatkan hasil yang lebih baik jika dibanding dengan 100 orang. Memang betul, tapi manakala hal itu menuntut konsekuensi berlipatnya biaya, anggaran, apakah tidak pemborosan namanya ? Belum lagi jika kita mau memprediksi, kira-kira bagaimana kinerja dan semangat Guru yang telah diDiklat tapi tidak lulus. Benar mereka mendapatkan materi penyegaran, ilmu, metode baru dan sebagainya. Tetapi tetap, .. rasa malu di depan teman-teman, menurunnya semangat, dan lebih tragis bila Sang Guru sudah terlanjur menambah plafon dan memperpanjang Kredit nya di Bank. Bisa jadi ini malah menurunkan kinerja dan semangat dari sebelumnya. Jika memang seperti itu, alangkah baiknya uang sekian banyak digunakan untuk memberikan pelatihan peningkatan mutu guru secara periodik ... atau untuk merehabilitasi gedung-gedung sekolah yang rusak, roboh, dan hancur. 

Ini semakin meningkatkan skeptipitas kami, akan efisiennya pola penjaringan Guru Profesional kita, baru tahap penyeleksian saja sudah menelan biaya yang demikian besar. Tidak masalah bila hasilnya memang lahirnya Guru-guru Profesional yang bisa dipastikan akan meningkatkan mutu pendidikan kita. Tetapi kita bisa lihat kenyataan, selama rentang sertifikasi guru, rentang upaya pemerintah meningkatkan mutu pendidikan dengan model sertifikasi yang sudah dimulai 5 tahun yang lalu, ternyata menempatkan Indonesia tak lebih di bawahnya Vietnam dalam hal Human Development. Sementara ber trilyun-trilyun rupiah sudah dikeluarkan untuk itu. Fakta dan bukti bahwa sertifikasi tak begitu membawa dampak pada meningkatnya mutu pendidikan di negeri ini.

Ketika negosiasi selesai, aparat keamanan dan Dikpora akhirnya memberikan ijin untuk melanjutkan kegiatan. Setelah terlebih dahulu pihak Dinas Dikpora memberikan krarifikasi dan pelurusan dari beberapa informasi yang ternyata tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya di Kabupaten Nganjuk, antara lain bahwa usulan Guru Sertifikasi dilakukan oleh Dinas Dikpora, bahwa Rayon Nganjuk bukanlah Unesa Surabaya, tetapi UNPK Kediri.
Yang jelas ... setelah diklat, lebih tepatnya Sosialisasi tadi, .. pihak Dinas Dikpora kebanjiran pertanyaan dan kekhawatiran dari sebagian Guru ... tentang benarkah nantinya yang tidak lulus mencapai 38% atau sekitar 565 orang ... Kalau benar ... wah ... wallahu'alam ...

Read more »

Guru Profesional, antara Fakta dan Idealismenya

Baru saja mata ini terpejam, di tengah setengah kesadaran, dikagetkan saya oleh deringan bunyi Hand Phone, yang lupa tak dimatikan, seperti kebiasaan saat tidur atau istirahat. Sedikit menahan rasa pening, akibat kaget, bergegas saya hampiri HP. Terdengar di sana suara sahabat, yang membawa kabar gembira, yang tak pernah terduga. "Njenengan terjaring seleksi quota tahun ini Pak. Tolong besuk membawa foto copy ijazah terakhir, SK Pengangkatan dan SK Terakhir serta foto copy SK Pembagian Tugas Mengajar," katanya bersemangat dan bernada ria. Maklum beliau juga terjaring. Sesuatu yang saya yakin selama ini sangat diimpikan.

 Usai terima kabar itu, setengah tak percaya, karena memang selama ini merasa masih jauh dari kriteria, mengingat masa kerja yang belum begitu lama. (Selama ini  sepertinya kriteria utama keprofesionalan seorang Guru adalah lamanya masa kerja, selain kriteria yg lain. Jadi semakin tua seorang Guru semakin Profesional) Selain juga karena kurang "ngeh" dengan sebutan Guru Profesional yang telah disandang oleh beberapa teman dan juga kenyataan di lapangan, yang kebanyakan masih jauh dengan realita yang diharapkan oleh itikat baik pemerintah mengadakan program ini. Terbayang beban berat yang harus disandang, yakni ketika sertifikat yang berbunyi Guru Profesonal nanti sudah ada di tangan. Profesional, yang menurut KKBI artinya : Pro.fe.sio.nal /profesional/ a 1 bersangkutan dengan profesi 2 memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya 3 mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Maka ketika membayangkan jika nanti saya harus menjadi Guru yang Profesional, betapa unjuk kerja yang selama ini,  harus dirombak total, .. kinerja, .. motivasi, .. dedikasi dan juga kompetensi harus ditingkatkan. Terlintas gambaran seorang "Juru Masak Profesional, Dokter Profesional, Pengacara Profesional", sepertinya semuanya jelas kriteria dan indikator atau penampakannya. Seorang Juru Masak Profesional, karena keahliannya, dia dibayar mahal dan jadi rebutan Restoran ternama dan Hotel Berbintang. Seorang Dokter yang profesional, ditandai dengan banyaknya pasien yang merasa cocok dan cespleng dengan sentuhan tangannya, yang datang ke ruang prakteknya, yang selalu mengutamakan Pasien di RS di mana dia bekerja dan bukan pasien yang antri di rumahnya, sehingga pasien di RS tidak menunggu berpuluh-puluh jam untuk mendapat penanganannya. Seorang Pengacara Profesional, kliennya adalah (ini biasanya lho ..) Koruptor dari kalangan Pejabat-2 Tinggi yang terjerat masalah Perampokan Harta Negara, Mafia Pajak macam Gayus, atau Mafia Hukum, atau Konglomerat-2 Milyarder, (karena seorang Penjahat Hukum Besar tak akan mau membayar Pengacara kemarin sore untuk membela dirinya) yang berani membayar ratusan bahkan ribuan juta, agar membantu melepaskan atau meringankan hukumannya. Dan ... seperti kita ketahui, .. kebanyakan mereka lolos, ... lolos dari hukuman dunia, ... tanpa menyadari bahwa dia tak akan mungkin lolos dari pengadilan dan hukuman akherat.  Lalu ketika kita menengok Guru Profesional, maka apa ya ... indikator dan penampakannya .. ? Apakah Guru yang telah mendapatkan sertifikat Guru Profesional dan mendapatkan Tunjangan sebesar gaji pokok ini disebut Profesional ketika : Menguasai hampir di luar kepala materi yang disampaikan, atau selalu tepat waktu ketika jam mengajar datang, atau tak pernah meninggalkan tugas untuk hal-hal yang tidak lebih penting dari tugasnya, atau dengan kata lain .. teaching is the first .. atau memiliki tanggung jawab bergaransi, ketika ada siswa didiknya yang mengalami kesulitan, ... atau memiliki keteladan dari setiap perilaku dan ucapannya ... atau seorang guru yang selalu mempunyai semangat untuk belajar dan untuk bisa ... Dan ketika membayangkan itu semua .. dengan membandingkan apa yang terlihat di lapangan, maka sepertinya Profesional untuk seorang Guru, meski bukan sesuatu yang muskil, tapi ... masih cukup jauh dari harapan. Terlebih dengan prosedur penyeleksian yang menomor satukan masa kerja sebagai kriteria utama, rasa-2nya semakin tua seseorang tidak menjamin keprofesionalannya. Dari sisi semangat atau daya kerja Insya Allah sedikit mulai berkurang. Salah satu bukti adalah adanya pernyataan seorang guru senior yang sudah lama masa kerjanya, bahwa dia ngajar ini ibarat "kari bathine" tinggal labanya. Dengan sistem penyeleksian model begini, maka guru-2 yang masih muda, yang masih fresh ... dan beberapa sangat berkompeten di bidangnya, akhirnya harus tergeser dan terpaksa mengajar Mata Pelajaran lainnya yang bukan bidangnya, karena jamnya dipakai oleh Guru Profesional yang dituntut mengajar 24 jam. Kasus paling anyar adalah ketakutan guru mata pelajaran yang belum terjaring sertifikasi, bahwa jamnya diambil guru mata pelajaran lain, seperti SMS ketakutan bernada marah dan kurang sopan yang diterima Urusan Kurikulum di sebuah sekolah. Begini bunyi SMS nya : "Bu Wong IPA jik nek sing gung stfks lho, jame jo dikrayah ma Pel liyane" Yang artinya : "Bu, orang (guru)  mata pelajaran IPA masih ada yang belum sertifikasi lho, jamnya jangan dicaplok (direbut) sama guru mata pelajaran lainnya". Masalah lainnya adalah ketika dalam seleksi itu ternyata memunculkan nama-nama guru yang masa kerjanya jauh lebih sedikit, ternyata terjaring lebih dulu, sementara ada guru yang masa kerjanya lebih lama justeru tidak terjaring. Sebagai contoh, ada guru yang baru bermasa kerja 13 tahun lebih 10 bulan yang sudah terjaring quota sertifikasi, sedangkan guru lain yang masa kerjanya 20 tahun 10 bulan malah belum. Akhirnya ramailah mereka tidak terima dan menanyakan serta menyampaikan nota protes ke Kantor Dinas Pendidikan masing-masing. Ada juga yang mungkin karena kesalahan prosedur atau apa, sehingga satu sekolah tidak ada yang terjaring sama sekali. Padahal di atas kertas mereka merasa, ketika syarat utama adalah masa kerja, maka sedikitnya ada 7 atau 8 guru yang harusnya lolos dalam penjaringan.
Di sisi lain, Guru yang sudah tua, dengan beban mengajar 24 jam (persyaratan untuk mendapat tunjangan profesi adalah mengajar 24 jam per minggu) akan merasa kelelahan mengingat kondisi fisiknya yang semakin menurun. Sementara itu guru muda yang belum terjaring sertifikasi, hanya mendapatkan beban mengajar yang jauh lebih sedikit. Masih adanya guru profesional yang merangkap tugas lain seperti bendahara  Gaji atau BOS, atau jabatan sebagai Urusan di sekolah akan membuat profesionalisme guru jauh dari fakta. Maka akan dijumpai seorang guru profesional meninggalkan tugas mengajarnya untuk keperluan belanja ATK, servis printer atau komputer, atau mencari stempel toko di mana dia belanja  misalnya.  Lebih parahnya lagi manakala meninggalkan kelas yang diajar tanpa diberi tugas atau pemberitahuan ke teman guru lain yang piket, atau ke atasannya.
Sebenarnya ada dua tujuan mulia dari itikat baik pemerintah dalam hal ini, dalam hal menjadikan guru sebagai profesi. Yang pertama untuk meningkatkan kompetensi guru yang mengarah pada mutu pendidikan, yang kedua adalah untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Jika kita analisa, memang dengan adanya profesionalisasi atau sertifikasi guru ini, kesejahteraan guru memang sangat meningkat. Betapa kita bisa dengan mudah melihat seseorang mengenakan PSH Guru di atas Xenia, Avanza, Innova,  Baleno, atau Civic Wonder. Ini menunjukkan tingkat kesejahteraan guru yang meningkat. Tapi ini tak begitu berbanding lurus dengan tujuan pemerintah yang pertama, yakni peningkatan mutu pendidikan. Ini artinya sertifikasi kurang menjangkau sekaligus 2 tujuan yang diharapkan. Jika penekanan pemerintah pada peningkatan kesejahteraan, maka akan lebih arif sebenarnya jika pemerintah menaikkan gaji menyeluruh berjenjang sesuai tingkat masa kerja. Ini akan lebih representatif, dan adil. Tapi bila hasrat pemerintah ingin meningkatkan mutu pendidikan dengan sertifikasi guru, maka alangkah lebih baik dan bijaksana bila sistem penyeleksiannya tidak seperti seperti sekarang, tetapi seperti menyeleksi Kepala Sekolah atau semacamnya. "Dibuka Pendaftaran Guru Profesional dengan Tunjangan 2 kali gaji Pokok. Bagi yang berminat bisa mendaftar di Kantor Dinas Pendidikan Setempat .. Syarat dan ketentuan berlaku ...." Begitu kira-kira bunyi iklannya. Dan ada keyakinan kuat dalam diri saya ... bila ini diterapkan, guru yang terjaring dalam seleksi model begini, Insya Allah betul-betul Guru Profesional ... tidak hanya sebutan atau label saja.
Apapun fenomenanya ... Alhamdulillah, Allah telah memberikan kesempatan itu saat ini. Semoga Allah memuluskan jalan ke arah sana (karena proses ini masih panjang), juga memberi kekuatan pada kami, dan saya khususnya, untuk bisa menjadi Guru (yang katanya) Profesional., meski berat sanggane, kata orang Jawa. Amin.

Buat teman-teman Guru " Lets be a Professional ... !"

Read more »